Jika Bersih dari KKN, SBY Setuju Pilkada Tak Dipilih Langsung oleh Rakyat

Rivki - detikNews

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bercerita tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kadang berujung pada tindak anarkis. Menurutnya, pemilihan kepala daerah bisa saja tidak langsung ditunjuk oleh rakyat, tetapi harus dijamin bebas dari praktik KKN.

"Ini Pak Gamawan Fauzi selaku Mendagri terus mengembangkan pikiran beserta pihak lain, nanti kalau memang pilihannya paling baik untuk Bupati/Walikota tidak langsung asalkan dijamin tidak ada money politic dan penyimpangan boleh juga kita ke situ," ucap Presiden SBY di hadapan peserta pendidikan Lemhannas, di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (1/11/2013).

Tetapi bila pemerintah dan penegak hukum tidak bisa menjamin pemilihan kepala daerah bebas dari praktik money politik, SBY mengatakan hasilnya akan buruk. Untuk itu dia meminta agar hal ini dipikirkan matang-matang.

"Sudahlah pak kembalikan ke DPRD saja, tapi DPRD apa juga lebih bagus? Bagaimana kalau money politic ditingkat DPRD? Ada juga tantangannnya," terangnya.

Lalu bagaimana jika Pilpres juga dipilih secara tidak langsung? Atas hal itu SBY menjelaskan kalau Pilpres sudah diatur dalam UUD 1945 dan memang harus dipilih langsung oleh rakyat.

"Karena ini pandangan saya pribadi. Saya bisa ngomong karena saya bukan capres. Kalau saya capres, nanti dikira kampanye untuk kepentingan tahun depan," canda SBY .

Rapat dewan pengupahan dki tidak menemui kata sepakat dalam menentukan upah minimum DKI Jakarta.Alhasil keputusan UMP jakarta akan diserahkan kepada Gubernur Joko Widodo. Simak Selengkapnya di Reportase Malam pukul 02.06 WIB, hanya di Trans TV

(rvk/mpr)